Sertifikasi Halal pada Produk Makanan

Sertifikasi Halal pada Produk Makanan

Oleh: Reni Marlina (Writer Executive Media)

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim. Sertifikasi halal untuk sebuah produk sebenarnya sudah menjadi suatu keharusan. Umat muslim tentunya sudah dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, agar terhindar dari makanan yang haram dan makanan yang berdampak buruk bagi kesehatan.

Di Indonesia sendiri produk halal dikeluarkan oleh DSN MUI (Majelis Ulama Indonesia) terdapat pula dalam undang-undang mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (“UU Produk Halal”). UU ini telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi memang pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada:

a.    kemasan Produk;

b.    bagian tertentu dari Produk; dan/atau

c.    tempat tertentu pada Produk.

Bagaimana jika pelaku usaha memproduksi produk dari bahan yang diharamkan? Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. Pelaku usaha tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

         

Pada realita yang ada saat ini bahwa sertifikasi pada produk makanan juga masih menjadi pro dan kontra. Dimana yang pro berpendapat bahwa sertifikasi halal itu sangat penting agar terjaganya makanan yang haram dari kita namun, ada yang beranggapan bahwa sertifikasi halal tersebut justru akan menyulitkan pedagang kecil atau UKM-UKM yang ada di Indonesia. Saat diharuskannya sertifikasi halal maka akan berdampak para pedagang.

Sehingga sampai saat ini pemerintah belum terlalu massif, menyuarakan  penjaminan produk halal. Namun, sudah ada beberapa UU atau RPP yang direvisi oleh pemerintah terkait penjaminan produk halal. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah. Bukan hanya pemerintah, namun stakeholder-stakeholder lainnya juga seharusnya ikut ambil peran berpartisipasi aktif terkait UU produk halal tersebut.

Sebagai Negara dengan beragam agama memang tidak mudah menetapkan sesuatu yang hanya mendukung satu pihak saja. Namun, juga kita harus melihat kemaslahatan untuk orang banyak. Solusi dari pro kontra tersebut bisa teratasi, sertifikasi halal pada produk makanan yang termasuk bagian dari ekonomi syariah. Maka pengimplementasiannya harus dengan bertahap. Memberikan edukasi secara massif ke masyarkat umum khususnya para pelaku ekonomi. Karena pada dasarnya, kita hidup di negara yang bermayoritaskan islam sudah seharusnya penerapan sertifikasi halal itu diterapkan. Konsep syariah harus jadi pilihan di Indonesia.

~